Tulisan 13 - Myanmar Tak Pantas Menjadi Ketua ASEAN
Dalam KTT ASEAN XXIII di Brunai Darussalam, 9 sampai
10 Oktober 2013, terjadi peralihan Ketua ASEAN dari Sultan Brunai Hassanal
Bolkiah kepada Presiden Myanmar Jenderal (Purn) Thein Sein. Dengan peralihan
ketua organisasi yang menghimpun negara-negara di Asia Tenggara itu maka ke
depannya Thein Sein ‘bertanggung jawab’ terhadap stabilitas kawasan, baik
ekonomi, politik, maupun militer di ASEAN.
Peralihan Ketua ASEAN ini bukan suatu yang istimewa,
bukan sesuatu yang harus diperebutkan, namun peralihan yang terjadi digilir
satu-persatu di antara kepala pemerintahan. Sehingga semua kepala pemerintah
negara anggota ASEAN pernah menjadi Ketua ASEAN.
Menjadi pertanyaan, apakah Thein Sein pantas menjadi Ketua ASEAN? Bagi para
kepala pemerintahan ASEAN, itu tak menjadi soal dan memang hak dia. Namun bagi
kelompok HAM, terpilihnya Thein Sein menduduki posisi itu tentu sebuah
malapetaka. Malapetaka sebab di negerinya saat ini banyak terjadinya
pelanggaran HAM. Seperti konflik etnis Rohingya dan etnis Rakhine.
Konflik etnis itu baranya menjadi lebih besar ketika
dibumbui dengan unsur agama. Di mana etnis Rohingya masyoritas beragama Islam
sedang etnis Rakhine beragam Budha. Adanya unsur agama dalam konflik itu tak
bisa dinafikkan sebab salah seorang pendeta Budha fundamentalis, Wirathu,
mengobarkan kebencian kepada etnis Rohingya yang beragama Islam.
Akibat konflik yang berkepanjangan itu membuat etnis Rohingnya mengalami
penderitaan, ratusan orang meninggal, ribuan orang menjadi manusia perahu, dan
ribuan orang lainnya kehilangan tempat tinggal.
Konflik ini berkepanjangan sebab pemerintah Myanmar sendiri selain lepas tangan
bahkan juga ikut memperkeruh keadaan, memprovokasi etnis Rakhine. Provokasi itu
seperti mengatakan etnis Rohingya dituduh sebagai etnis pendatang sehingga
layak diusir dari Myanmar. Padahal secara fakta wilayah itu sejak dahulu adalah
wilayah etnis Rohingya yang selanjutnya diklaim oleh Myanmar sebagai bagian
dari negaranya.
Provokasi lainnya adalah, produktivitas kelahiran penduduk di Rohingya yang
cepat membuat kekhawatiran bangsa Myanmar yang mayoritas beragama Budha. Bila
produktivitas itu tidak dicegah maka bangsa Myanmar khawatir beberapa tahun ke
depan komposisi etnis dan agama di negeri itu berubah. Bangsa Myanmar trauma
dengan peristiwa di Indonesia dan Afghanistan beberapa abad silam di mana di
dua negara tersebut ummat Budha pernah menjadi mayoritas namun entah kenapa
ummat Budha di Indonesia dan Afghanistan menjadi minoritas.
Untuk mengatasi produktivitas etnis Rohingya maka pemerintah Myanmar
mengeluarkan aturan pembatasan jumlah penduduk dengan cara membatasi kelahiran
etnis Rohingya. Aturan itu tentu saja diskriminatif dan menimbulkan protes
temasuk dari Aung San Suu Kyi.
Pelanggaran HAM di negeri yang sebelumnya bernama Burma itu tak hanya terjadi
di Rohingya namun juga terjadi di Kachin. Dirasa tidak diperlakukan secara adil
maka masyarakat di wilayah itu ingin memisahkan diri namun protes dari orang
Kachin itu bukan mereka dirangkul oleh pemerintah pusat dengan baik-baik namun
mereka dilawan dengan militer. Akibatnya seperti yang terjadi di Rohingnya,
ribuan orang mengungsi meninggalkan wilayah itu.
Para pemimpin negara di wilayah ASEAN tak
mempermasalahkan Myanmar menjadi Ketua ASEAN sebab dalam kesepakatan ASEAN,
sejak ASEAN berdiri tahun 1967, bahwa masalah dalam negeri masing-masing
anggota haram untuk diintervensi atau dicampuri negara Lainnya. Dalam
kesepakatan itu masalah dalam negeri adalah masalahmu sehingga apapun yang
terjadi di negara lain, entah itu pelanggaran HAM, konflik kekuasaan, atau
masalah-masalah malapetaka yang ada kaitannya dengan kekuasaan pemerintah,
pemimpin ASEAN lainnya tutup mata, tutup telinga, dan tutup mulut. Prinsip
responsibility to protect bukan sebuah hak, tindakan, dan wewenang pemimpin
ASEAN lainnya.
Ketika pemimpin prodemokrasi Aung San Suu Kyi dan pengikutnya dinistakan oleh
junta militer Myanmar, para pemimpin ASEAN pun tak bersikap. Justru Amerika
Serikat, PBB, dan Uni Eropa-lah yang peduli pada Myanmar.
Bila tak dijadikan masalah pelanggaran-pelanggaran HAM
di Myanmar oleh pemimpin ASEAN maka apa yang terjadi di Rohingya dan Kachin
akan terus terjadi. Untuk itu di sini ada kesepakatan ASEAN yang perlu
diluruskan. Kesepakatan yang tak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara
lain tidak boleh dipandang sebagai harga mati atau ditafsirkan secara kaku.
Bila ditafsirkan secara kaku maka bila ada pelanggaran HAM di sebuah negara
maka pemimpin ASEAN lainnya membiarkan bahkan secara tak langsung juga merestui
masalah itu.
Dalam pertemuan di Brunai seharusnya para pemimpin
ASEAN memberi catatan kepada Thein Sein untuk segera menuntaskan
masalah-masalah pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun
rakyatnya sendiri. Ini sangat penting sebab bila kepala pemerintah ‘tak
ditegur’ soal pelanggaran HAM oleh pemimpin ASEAN lainnya maka hal demikian
akan menjadi sebuah kesempatan kepada pemimpin pemerintahan lainnya untuk
melakukan hal yang sama. Bisa saja nanti Presiden Filipina akan melakukan
kekerasan terhadap kaum minoritas di Filipina bagian selatan. Demikian pula
Perdana Menteri Thailand juga akan melakukan hal yang sama di wilayahnya yang
juga di wilayah selatan. Tak menutup kemungkinan Presiden Indonesia juga akan
melakukan hal yang sama di beberapa wilayah Indonesia.
Sumber: http://suar.okezone.com/read/2013/10/21/58/884245/myanmar-tak-pantas-jadi-ketua-asean#sthash.sNrlqEi1.dpuf
Analisis :
Sudah waktunya ASEAN tidak hanya mengurusi masalah
ekonomi dan keamanan kawasan, namun juga harus memberi perlindungan dan
kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Para pemimpin ASEAN harus komitmen
menegakkan HAM secara lintas batas di wilayah Asia Tenggara.
